Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Kalimantan Tengah, Kamis (10/4/2025). Foto : Yasmin/Andri

PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh mitra kerja yang merupakan institusi penegak hukum utama di daerah, yakni Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng), Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah.

Kunjungan ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di daerah serta meninjau langsung efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi-institusi tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono memberikan apresiasi terhadap kinerja BNNP Kalimantan Tengah dalam pengungkapan jaringan peredaran narkotika, baik yang berada di luar wilayah maupun yang terhubung dengan lembaga pemasyarakatan. Seluruh jaringan yang berhasil diidentifikasi telah ditangkap dan ditangani secara tuntas oleh aparat.

“Kasus yang disampaikan tadi menurut kami penyelesaiannya sudah sangat baik. Pengungkapan jaringan narkotika dilakukan secara menyeluruh, mulai dari jaringan luar hingga di dalam lapas, dan telah diselesaikan dengan baik oleh pihak BNNP,” jelasnya usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Kalimantan Tengah, Kamis (10/4/2025).

Polda Kalimantan Tengah turut melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, berbagai pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara optimal. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mencatat capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 yang telah melampaui target.

“Dari Kajati Kalteng, tadi pun mereka melaporkan bahwa PNBP tahun 2024 sudah cukup tercapai dan bahkan telah melebihi target. Hal ini menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi,” imbuh Bimantoro.

Dalam kesempatan tersebut, Bimantoro juga menyoroti pentingnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Menurutnya, meskipun masih terdapat oknum-oknum yang mencoreng nama institusi, upaya pembenahan yang dilakukan oleh aparat, khususnya Polri, patut dihargai.

“Kepercayaan publik hari ini sudah berangsur membaik. Polri telah membuktikan komitmennya dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh. Banyak kasus dan aduan masyarakat, bahkan yang berasal dari pelosok daerah, telah berhasil diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah, serta bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan keadilan hukum yang merata di seluruh wilayah Indonesia. (ysm/aha)